INSA Minta BP Migas Terapkan Azas Cabotage Lepas Pantai

JAKARTA: Perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam INSA meminta BP Migas segera mewujudkan komitmennya mengenai program asas cabotage lepas pantai.

Komitmen yang diharapkan dari BP Migas tersebut diantaranya membuat standar kontraktor kontrak kerjasama (K3S) yang sampai saat ini dinilai belum seragam.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan BP Migas dan perusahaan pelayaran nasional harus saling mendukung dalam mengusung program pemerintah di sektor lepas pantai. Kendala armada yang selama ini dikhawatirkan bisa diatasi dengan memberikan kontrak jangka panjang atau long term contract.

“Kerjasama yang baik dengan BP Migas merupakan upaya mendorong terwujudnya program asas cabotage offshore (lepas pantai) yang akan dimulai pada 2015. Kita juga harus memiliki standar tender K3S, karena sekarang tidak seragam dan mereka bisa memberikan long term contract, sehingga perusahaan pelayaran nasional dapat leluasa menyiapkan kapal yang dibutuhkan,” kata Carmelita di Jakarta, Kamis.

Dia menyatakan investasi pengadaan kapal offshore memang cukup mahal, seperti jenis FSO, EPSO dan AHTS. “Kami sudah bertemu dengan BP Migas, mereka menjelaskaan programnya dan kami nilai cukup terbuka,” kata dia.

Menurutnya, saat pembicaraan dengan BP Migas, juga disepakati soal kerjasama kontrak jangka panjang. “Kami berharap bisa berjalan seperti yang kami harapkan,” kata dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhamad sebelumnya mengatakan asas cabotage offshore diundur hingga 2015 mendatang karena minimnya ketersediaaan kapal. Hinggga kini belum ada kapal-kapal offshore jenis rig, kapal seismik, kapal survei, kapal AHTS yang ukurannya di atas 6.000 horse power dimiliki pelayaran nasional.

Kapal jenis itu, lanjutnya, masih dikuasai asing karena harganya cukup mahal. “Yang punya kapal itu memang asing kita belum ada,” jelasnya. Namun dia mengakui untuk kapal pendukungnya sudah cukup banyak, dan banyak dimiliki perusahaan pelayaran nasional.

Carmelita menjelaskan hingga saat ini operator kapal nasional tetap antusias menyukseskan program nasional asas cabotage di sektor off shore. “Kami dukung dan tetap optimis,” katanya. (Bsi)