JAKARTA: Pembangunan infrastruktur dalam enam koridor ekonomi dinilai sangat timpang untuk kebutuhan perdesaan sebagai tempat para petani bekerja, karena lebih cenderung menguntungkan kepentingan perusahaan-perusahaan dalam skala besar.
Menurut Deputi Skretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, pembangunan infrastruktur sekarang ini lebih cenderung menguntungkan kepentingan pemodal besar dibandingkan dengan kebutuhan para petani di perdesaan.
“Padahal Indonesia adalah negara agraris. Namun, petani di perdesaan tidak mendapatkan pembangunan infrastruktur secara baik. infrastruktur saat ini lebih mementingkan kepentingan modal besar, sehingga menyebabkan ketimpangan,” ujar Iwan kepada Bisnis kemarin.
Enam koridor ekonomi itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua. Dengan enam koridor tersebut diharapkan pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
Sumber/berita selengkapnya dapat dilihat di:
Media cetak harian Bisnis Indonesia hari, Sabtu 10 September 2011