JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan kebutuhan dana untuk program revitalisasi angkutan laut pelayaran rakyat 4 tahun ke depan mencapai Rp40 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan Peter Gonta mengatakan kondisi pelayaran rakyat saat ini memprihatinkan karena armada yang beroperasi tidak memperoleh dukungan untukl berkembang.
Menurut dia, armada pelayaran rakyat saat ini perlu diremajakan agar memiliki daya saing yang kuat, apalagi pemerintah dan pengusaha nasional sedang berupaya menurunkan biaya logistik nasional yang sangat tinggi.
Dia menilai jika tidak segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, kapal-kapal tersebut semakin sulit untuk berkontribusi lebih besar dalam menciptakan daya saing logistik nasional yang kuat. “Sektor ini harus mendapatkan perhatian khusus,” katanya, kemarin.
Wakil Ketua Kadin bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan selama ini sektor pelayaran rakyat telah berperan besar dalam menjaga bertumbuhan perekonomian nasional.
Sebab, katanya, sektor ini telah berkontribusi dalam menunjang kegiatan logistik nasional dengan mendistribusikan komoditas dan bahan kebutuhan pokok hingga daerah terpencil. “Kami usulkan Pelra direvitalisasi,” katanya.
Dia menjelaskan kapal-kapal pelayaran rakyat jenis short sea shipping (SSS) tersebut perlu direvitalisasi secepatnya karena memiliki peran vital dalam menunjang kegiatan logistik nasional.
5.000 unit
Menurutnya, kebutuhan armada untuk program revitalisasi sektor pelayaran rakyat di Indonesia hingga 2015 mencapai 5.000 unit atau sekitar 1.250 unit per tahun dengan investasi tidak kurang dari Rp40 triliun.
Investasi sebanyak itu akan dikontribusikan oleh pengusaha daerah dan nasional yang bergerak di sektor logistik angkutan laut. “Diharapkan program ini mendapat insentif dari pemerintah agar revitalisasi bisa segera digelar.”
Insentif itu, katanya, akan memudahkan operator kapal pelayaran rakyat melakukan pengadaan armada karena harganya terjangkau dan lebih murah. “Revitalisasi ini sekaligus menjawab program liberalisasi masyarakat Asean 2015.”
Natsir menjelaskan revitalisasi pelayaran rakyat dapat membantu memangkas biaya logistik dalam negeri yang kini masih berada pada peringkat ke-92 dari 150 negara. “Biaya logistik harus ditekan.”
Data Kadin mengungkapkan biaya logistik per PDB terendah adalah Amerika Serikat dan Jepang masing-masing sebesar 9,9% dan 10,6%, sedangkan Korea Selatan mencapai 16,3%.
Kadin mengutip perhitungan yang dilakukan Kementerian Perindustrian pada 2005 menyebutkan biaya logistik Indonesia mencapai 27% dari PDB. Perhitungan itu menggunakan analisis input-output.
Sebelumnya, Kadin Indonesia menyayangkan masih minimnya realisasi proyek pembangunan infrastruktur nasional sehingga memicu tingginya biaya logistik di dalam negeri.
Biaya tinggi
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan kondisi infrastruktur logistik nasional masih jauh dari memadai sehingga memicu biaya tinggi. Bahkan kondisi itu kini menjadi momok dalam pergerakan arus barang.
Menurut dia, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan besarnya biaya logistik nasional seperti minimnya infrastruktur jalan, telekomunikasi, fasilitas pelabuhan yang rusak hingga rendahnya pasokan alat berat dan kendaraan logistik.
Oleh karena itu, dia mendesak agar pembangunan infrastruktur transportasi dipercepat mengingat para pelaku usaha logistik nasional harus bisa memenuhi kebutuhan distribusi dan menjaga kelancaran arus barang ekspor. (bsi)