JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan sejumlah kementerian berupaya mempercepat pembahasan cetak biru sistem logistik nasional yang ditargetkan ditandatangani Presiden awal Desember tahun ini.<\/p>\n
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengatakan pihaknya bersama Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan tengah mengkaji finalisasi materi sislognas tersebut.<\/p>\n
Menurut Natsir, pembahasan cetak biru sislognas perlu mengadaptasi program pemerintah yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.<\/p>\n
Dia menilai sistem logistik menjadi isu prioritas dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Sejumlah pihak saat ini tengah membahas pembagian komposisi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi.<\/p>\n
\u201cMisal penentuan hub pelabuhan serta revitalisasi penunjang transportasi dan logistik perlu ada pemetaan tugas dan tanggung jawab,\u201d ujarnya kepada Bisnis hari ini.<\/p>\n
Natsir menghimbau sejumlah stakeholder dapat mereduksi egoisme sektoral dan memprioritaskan kepentingan logistik nasional. Dia berharap angka logistik bisa turun secara bertahap mulai tahun depan dari 17% menjadi 10%.<\/p>\n
\u201cKalau masih mengedepankan egoisme, jangan harap logistik kita mampu bersaing,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan cetak biru sistem logistik nasional masih dalam pembahasan dan ditargetkan akan disahkan pada akhir tahun. (arh)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan sejumlah kementerian berupaya mempercepat pembahasan cetak biru sistem logistik nasional yang ditargetkan ditandatangani Presiden awal Desember tahun ini. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengatakan pihaknya bersama Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan tengah [\u2026] <\/p>\n